Aksi Unjuk Rasa di depan DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025).

kontenkalteng.com,Palangka Raya - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palangka Raya turun ke jalan, Senin (1/9/2025) siang sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Seratus Mahasiswa Palangka Raya Gelar Aksi Damai di Depan Kantor DPRD Kalteng Sampaikan  Aspirasi

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah. Aksi ini berlangsung di Jalan S. Parman, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya. 

Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus itu datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing.

Mereka membawa spanduk serta poster berisi berbagai tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama. Beberapa di antaranya mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta menolak RUU Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang tindakan represif oleh aparat.

Selain itu, mereka juga meminta revisi menyeluruh terhadap RKUHAP yang dinilai masih bermasalah.

Isu lokal turut disorot. Mahasiswa menolak rencana kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota DPRD Kalteng yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Mereka juga mendesak DPRD Kalteng membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur sistem peninjauan ulang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pemberian upah yang adil bagi buruh di sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, dan UMKM.

Penolakan terhadap kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalimantan Tengah. Dorongan kepada DPR RI agar menggunakan hak angket untuk mengevaluasi dan menurunkan Kapolri. Desakan kepada DPRD agar lebih aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.

Juru bicara aksi, Maulana, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan sudah disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga legislatif.

"Intinya, kami berharap DPRD bisa menjadi corong aspirasi rakyat Kalimantan Tengah dan menyuarakannya ke DPR RI," ujarnya.

Ia juga mengkritik keras rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR, yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi rakyat saat ini.

“Kami menilai itu tidak perlu. Tunjangan yang ada sudah cukup. Yang perlu ditingkatkan adalah kinerja dan akuntabilitas, bukan fasilitas,” tutupnya. (OR1)