Jajaran DPRD Kalimantan Tengah, pada saat mengikuti rapat paripurna ke satu masa persidangan I Tahun sidang 2024-2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Rabu (11/9/2024).

kontenkalteng.com, Palangka Raya - Ketua sementara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, mengharapkan seluruh anggota legislatif mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal mengawal serta mengkritik kebijakan pemerintah daerah.

Baca juga: Media

"Sebagai wakil rakyat tugas DPRD tidak sebatas menghadiri rapat ataupun persidangan, tetapi juga berperan aktif memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan," katanya, Rabu, 11 September 2024.

Dirinya menjelaskan, bahwa hal tersebut dapat terwujud dengan meningkatkan kerja sama antara jajaran legislatif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan.

DPRD bisa dikatakan sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah daerah, yang artinya tidak sekadar pelengkap dalam proses pemerintahan tapi lebih berposisi sebagai pilar utama.

"Hal inilah yang mestinya dipahami, terutama berkaitan dengan peran lembaga mengawal berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut Arthon mengungkapkan, DPRD harus berani mengkritisi segala kebijakan pemerintah apabila hal tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Tentu saja hal tersebut tidak sekadar kritisi, namun dapat memberikan masukan kepada pemerintah tetap dengan solusi yang dianggap lebih baik untuk kegiatan pembangunan.

“Di DPRD inikan punya kewenangan pengawasan, jadi fungsi inilah yang harus dijalankan dengan baik dan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini menambahkan, pembukaan masa persidangan satu ini menjadi awal bagi semua pihak untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan daerah yang semakin berkembang setiap tahunnya.

Menghadapi berbagai agenda ke depan, peran DPRD dan pemerintah tentunya akan diuji bagaimana semua pihak dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan bereadilan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan dari sinergi dan kita memaksimalkan tugas itu, tidak hanya untuk lembaga tapi lebih kepada masyarakat karena dengan kebijakan yang tepat sasaran akan membawa kesejahteraan,” demikian Arthon. (Sur/OR1)