Hj Sri Neni Trianawati.

kontenkalteng.com, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara mengeluarkan peringatan serius terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai berisiko memburuk, menyusul penurunan signifikan Dana Transfer dari pusat dan melonjaknya defisit anggaran dalam Raperda Perubahan APBD 2025.

Baca juga: Realisasi APBD 2022 Hampir Mendekati Target

Melalui juru bicaranya, Hj Sri Neni Trianawati, F-KIR menilai struktur anggaran yang diajukan oleh Pj. Bupati dalam pidato paripurna terbaru menunjukkan indikasi ketidakseimbangan fiskal yang mengkhawatirkan dan memerlukan klarifikasi mendalam sebelum melangkah ke tahap pembahasan teknis.

“Defisit melonjak drastis dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar. Ini bukan kenaikan biasa—ini lonjakan tajam yang harus dijelaskan secara transparan, terutama terkait sumber pembiayaannya,” tegas Sri Neni dalam forum paripurna DPRD.

F-KIR juga menggarisbawahi penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang turun sekitar Rp85 miliar, dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun. Penurunan ini, menurut fraksi, berpotensi mengganggu kesinambungan berbagai program pembangunan daerah yang telah dirancang.

Tak hanya pada sisi pendapatan, belanja daerah juga mengalami lonjakan signifikan, dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun—naik sekitar 11 persen. Kenaikan ini memicu kekhawatiran soal arah dan efektivitas penggunaan anggaran tambahan tersebut.

Fraksi F-KIR menilai kombinasi antara penurunan pendapatan, kenaikan belanja, dan lonjakan defisit mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap kemampuan fiskal daerah dalam jangka menengah hingga panjang.

“Kami mempertanyakan apakah Pemda memiliki strategi pembiayaan yang aman dan tidak membebani fiskal di masa depan. Stabilitas fiskal daerah harus jadi prioritas,” tandasnya. (OR1)