Redaksi
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Indra Wiratama
kontenkalteng.com, Palangka Raya - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi yang digelar secara blended learning pada 17 hingga 24 September 2025. Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah serta aparatur BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca juga: Sosialisasi Program Kampung Iklim Jelaskan Kondisi Saat Ini
Pelatihan yang berlangsung selama sepekan ini tidak hanya menghadirkan narasumber dari pusat, tetapi juga mengoptimalkan peran aparatur BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengajar. Beberapa materi penting yang disampaikan secara daring meliputi Pengantar Rencana Kontinjensi, Kelengkapan Dokumen Rencana Kontinjensi, Tindak Lanjut Rencana Kontinjensi, hingga Karakteristik Bahaya.
Sementara itu, pada sesi tatap muka (klasikal) yang dipusatkan di Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, peserta dibimbing langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Indra Wiratama, Materi yang diberikan fokus pada Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana serta Keterampilan Penyusunan Rencana Kontinjensi.
Dalam pemaparannya pada Selasa (23/9/2025), Indra Wiratama menegaskan bahwa penyusunan rencana kontinjensi tidak boleh hanya dianggap sebatas formalitas dokumen.
“Rencana kontinjensi adalah panduan operasional yang harus disusun dengan cermat, sehingga benar-benar dapat digunakan saat kondisi darurat terjadi. Aparatur yang memiliki keterampilan teknis akan mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan,” ujarnya tegas.
Salah satu peserta dari BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur mengaku mendapatkan manfaat nyata dari pelatihan ini. Menurutnya, pengetahuan yang diberikan membuat para peserta lebih memahami standar penyusunan dokumen kontinjensi sesuai kebutuhan daerah.
“Pelatihan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah provinsi untuk memperkuat kesiapsiagaan aparatur, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari hadirnya BPBD di daerah masing-masing,” tandas Indra Wiratama. (SUR/OR1)
