Bupati Kotim Halikinnor bersama wakilnya Irawati

kontenkalteng.com , SAMPIT - Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini dipimpin oleh  Halikinnor sebagai bupati dan Irawati sebagai wakilnya. Pasangan tersebut lebih dikenal dengan pasangan Harati. Selama menjabat sebagai Bupati Kotim, Halikinnor mengakui belum maksimal dalam membangun daerah tersebut. 

Baca juga: Bupati Kotim Resmikan Rumah Singgah Harati

" Sejauh ini masih ada beberapa program yang belum dijalankan. Sehingga pembangunan di wilayah ini belum maksimal, " kata Halikinnor, Kamis 20 Juni 2024.

Dijelaskan, belum tercapainya pembangunan itu karena berbagai kendala dan persoalan seperti infrastruktur jalan merupakan program visi dan misi kepala daerah, serta Kotim terang. 

"Saya ingin tidak ada lagi desa yang gelap, semua harus terkoneksi jaringan listrik PLN. Saat ini masih ada beberapa desa yang belum mendapat penerangan, " ujarnya. 

Dirinya pun terus berupaya berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan berbagi pihak bahkan pihak perusahaan yang ada di wilayahnya agar bisa membantu memfasilitasi masuknya jaringan listrik ke depan. 

"Selain itu, progam  Sampit terang bebas banjir dan bersih juga belum sepenuhnya terwujud karena sejumlah kendala. Tapi setidaknya sudah terlihat upaya nyata serta dampak yang dirasakan masyarakat meski belum optimal sesuai harapan, " ucapnya. 

Namun, Halikinnor menambahkan Pemerintahan Harati mampu menghadapi berbagai tantangan yang berat. Seperti pandemi Covid-19 .  Pandemi tersebut berdampak pada berbagai sektor salah satunya merosotnya perekonomian di daerah ini. 

"Tapi kita mampu membangkitkan kembali perekonomian di Kotim, dan saat ini telah berjalan normal bahkan sangat baik, " ujarnya. 

Selain itu, selama pemerintahan Halikinnor dan Irawati, mereka harus menanggung hutang daerah cukup besar. Hutang tersebut peninggalan dari pemimpin sebelum mereka. Tidak tanggung-tanggung hutang yang harus dilunasi mencapai Rp 170 miliar. 

"Alhamdulillah meski secara bertahap, pada awal 2024 kita mampu melunasi semua hutang itu. Sehingga kedepan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji tekon, insentif dan TPP. Bahkan pembangunan juga lebih maksimal nantinya, " tutupnya.(Yanti/OR1)