Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran (tiga dari kiri) (Foto: MMCKalteng)

Palangka Raya, Kontenkalteng.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi dari Pertamina sekaligus berdialog dengan wartawan terkait antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Isen Mulang atau Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (8/5/2026) sore.

Baca juga: Pertamina Pastikan Pasokan Solar Subsidi Aman, Cukup Untuk 23 Hari

Audiensi dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, kepala OPD, serta wartawan media lokal dan nasional. Pertemuan itu digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya.

Dalam pengantarnya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda telah turun langsung ke lapangan melakukan patroli dan pemantauan ke sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi BBM berjalan dan kondisi masyarakat tetap kondusif.

Menurutnya, keresahan masyarakat akibat antrean BBM menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan berkepanjangan akibat distribusi BBM yang terganggu.

“Yang kami inginkan masyarakat Kalimantan Tengah itu tenang, nyaman. Kami tidak ingin melihat masyarakat menderita, maka kami bersama Forkopimda memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pertamina, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat antrean BBM. Ia memastikan stok BBM di wilayah Kalimantan Tengah dalam kondisi aman.

Pertamina juga disebut telah mengambil sejumlah langkah percepatan penanganan, di antaranya menambah pasokan Pertamax hingga sekitar 200–205 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional SPBU sampai pukul 01.00 WIB untuk mengurangi kepadatan antrean kendaraan.

Dalam sesi tanya jawab, wartawan turut menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini dinilai membantu masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari SPBU. Menanggapi hal itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengupayakan agar pengecer BBM memiliki legalitas yang jelas.

Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan sekaligus solusi jangka panjang agar distribusi BBM lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemprov Kalteng, lanjutnya, juga telah menyurati BP Migas untuk meminta penambahan kuota BBM sekaligus membuka ruang pembahasan legalitas bagi pengecer BBM.

“Kami berharap dalam hal ini kita utamakan yang memang berhak dulu. Sama-sama kita awasi supaya BBM ini tidak langka lagi,” tutupnya.(SUR/OR1)