Sahli Gubernur Yuas Elko Buka Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Prov. Kalteng Tahun 2023

Sahli Gubernur Yuas Elko saat membuka Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Prov. Kalteng Tahun 2023

kontenkalteng.com,  Palangka Raya – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, bertempat Best Western Hotel Batang Garing Palangka Raya, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Staf Ahli (Sahli) Gubernur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko saat membacakan sambutan Sekda Prov. Kalteng mengatakan, bahwa situasi stabilitas harga bahan pangan pokok di Kalimantan Tengah sampai menjelang akhir tahun 2023 masih relatif terkendali. Hal tersebut dikarenakan sinergi bersama pihak terkait telah berjalan cukup baik.

“Meskipun harga-harga cukup terkendali, tetapi ada beberapa yang masih menjadi perhatian pemerintah, diantaranya produk-produk yang tergantung oleh musiman dimana Kalteng masih mengandalkan pasokan dari luar daerah” kata Yuas.

Lebih lanjut ia menyebutkam, situasi terkait peningkatkan beberapa harga bahan pokok tersebut akan menjadi perhatian dan akan terus dijaga agar tidak naik, supaya harga tetap stabil hingga Natal, Tahun Baru 2023 dan seterusnya.

“Dengan situasi seperti ini keberadaan pangan harus tetap dijaga, dan diharapkan Dinas/Instansi terkait termasuk Tim Satgas Pangan serta TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetap proaktif memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok serta memberikan informasi terkini” sebutnya.

“Untuk tahun 2024, sampel inflasi di Prov. Kalteng bertambah menjadi empat wilayah yaitu: Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotim, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kapuas. Untuk hal tersebut juga disediakan anggaran untuk pemantauan dan stabilisasi harga” tambahnya.

Menurut Yuas, walaupun ketersediaan pangan sebagian besar cukup bahkan surplus, namun karena pada bulan Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) komoditas tersebut mengalami defisit, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga. (Sur/OR1)