Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi (kanan), pada saat mengikuti rapat gabungan beberapa waktu lalu.
Kontenkalteng.com, Palangka Raya - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi meminta pemerintah daerah agar dapat membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah.
Baca juga: Peluang Menjanjikan Jika Pemkab Kotim, Mau Buka Usaha di Bawah BUMD
"Kita berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bisa segera membentuk BUMD yang berfokus pada sektor-sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan PAD," katanya, Senin, 18 November 2024.
Dia menilai, bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi yang melimpah sehingga harus dimanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Dia menilai selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat tergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Rendahnya rasio kemandirian daerah yang hanya mencapai 43,15 persen menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai kemandirian fiskal," ucapnya.
Junaidi juga mengungkapkan, bahwa kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan transfer dari Pemerintah Pusat.
Dalam Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, target PAD yang dipatok adalah Rp 2,59 triliun, sementara target Pendapatan Transfer diperkirakan mencapai Rp 6,01 triliun.
"Angka-angka ini menunjukkan ketergantungan kita yang sangat besar terhadap bantuan dari pusat. Padahal, kemandirian daerah harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan," ujarnya.
Sekretaris DPW Demokrat Kalimantan Tengah ini juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hal ini menurutnya, bisa menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta menghambat upaya daerah untuk menciptakan inovasi dan mempercepat pembangunan.
"BUMD yang dikelola dengan baik dan fokus pada sektor unggulan bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah. Sehingga, ke depannya kita bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat," pungkasnya. (Sur/OR1)