Presiden Joko Widodo saat menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK TORA (MMC Kalteng)

Provinsi Kalteng yang diwakili Wagub Kalteng H. Edy Pratowo menerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) serta SK Hutan Adat.

Baca juga: Mantap! Kelompok Tani Marang Batuah Palangka Raya Terima SK Perhutanan Sosial dari Presiden Jokowi

SK diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI H. Joko Widodo, bertempat Wisata Hutan Bambu, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Ada 7 orang perwakilan penerima SK Perhutanan Sosial diantaranya Gabriel Gawin masyarakat hukum adat Dayak Sami, Makarius Inus masyarakat hukum adat Dayak Seberuang Kampung Singit, Winarsih petani Kaltim, Antonius petani Kaltim, Kardi petani Kalteng, Juriansyah petani Kalimantan Utara dan Mulyadi petani Kalsel.

Sementara itu, 3 orang perwakilan penerima SK TORA diantaranya Salafuddin dari Kalsel, Yusuf ingin dari Kaltim dan Yuliana dari Kalteng.

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo ditemui usai menghadiri penyerahan SK mengatakan untuk Kalteng sudah ada 27.000 Ha yang sebelumnya sudah diserahkan dan sekarang ditambah sejumlah 18.000 SK TORA.

“Kita hari ini sangat gembira karena hari ini bapak Presiden menyerahkan sertipikat kepemilikan atas TORA, kemudian Perhutanan Sosial dan Hutan Adat”, tutur Edy.

Ini memberikan kepastian kepada masyarakat Kalteng khususnya bisa memiliki kepemilikan sehingga mereka bisa leluasa menggunakan tanah yang sudah bersertipikat untuk kegiatan-kegiatan usaha yang bermanfaat misalnya untuk peningkatan pengembangan ekonomi, pengembangan kepariwisataan, tanaman, dan berbagai macam bentuk usaha”, pungkasnya.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan SK Perhutanan Sosial yang diserah terimakan pada hari ini berjumlah 514 SK. Kemudian juga diserahkan SK Hutan Adat seluas 77.185 Ha dan SK TORA berjumlah 46 SK.

“Semuanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua, semuanya harus produktif karena kita berikan agar lahan-lahan semuanya jadi produktif, jangan ditelantarkan”, tandas Presiden Joko Widodo.(Sur-OR1)