Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran pimpin Rakor Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Prov. Kalteng Tahun 2025

kontenkalteng.com , Palangka Raya - Provinsi Kalteng telah menargetkan  program kegiatan optimalisasi lahan (OPLAH), ditargetkan seluas 6.482 hektar pada tahun 2025 dan program cetak sawah seluas 85.740 hektar, dengan progres lahan yang telah dikontrakkan mencapai 67.149 hektare. 

Baca juga: Pj. Sekda Buka Kick Off Meeting Program Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Provinsi  Kalteng Tahun 2022

"Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung target nasional tersebut, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan, yang menjadi wadah kolaborasi seluruh stakeholder terkait, baik dari unsur pemerintah, TNI/Polri, kejaksaan, hingga pelaku usaha dan petani, "ujar Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran  saat memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Prov. Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/07/2025). 

Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, kita harus bergerak cepat dan kompak. Perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sinergi,tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan beberapa poin penting dalam pelaksanaan program ini yakni Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Selanjutnya, Gubernur bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di wilayahnya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ketiga, dalam pelaksanaan program prioritas nasional, dibutuhkan sinergi nyata antara pusat dan daerah, di mana kepala daerah turut memegang peran strategis.

Keempat, Pemprov Kalteng telah menyiapkan sumber daya untuk mendukung program nasional, agar penggunaan APBD bisa sinergis dan mendukung APBN secara efektif dan efisien. Terakhir, semua stakeholder di daerah, termasuk Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri, diharapkan bekerja sama dan berkoordinasi dalam satu visi bersama di bawah kepemimpinan Gubernur.(SUR/OR1)