Wakil Bupati Kotim Irawati dan pihak YBBI didampingi Kepala DPKP Kotim dan Asisten 1 saat menunjukkan Mou

kontenkalteng.com , SAMPIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut baik dan mendukung penuh program pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat yang digagas Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI).

Baca juga: Jalur Kemitraan Percepat Program Peremajaan Sawit Rakyat

Program ini diyakini akan menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat menuju pengelolaan yang berkelanjutan.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendataan dan Pemetaan Pekebun Kelapa Sawit Menuju Pengelolaan Sawit Rakyat Berkelanjutan dan Berdaya Saing menyatakan bahwa komoditas kelapa sawit tengah menjadi sorotan dunia internasional. Di tengah persaingan dagang komoditas minyak nabati dunia, muncul berbagai isu negatif terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia.

"Kelapa sawit telah menjadi komoditas perkebunan yang diterima dan banyak dikembangkan oleh masyarakat. Meski demikian, tetap harus dibangun secara berkelanjutan, yakni dengan menjaga keseimbangan faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup," ujar Irawati , Rabu 11 September 2024.

 Irawati juga menekankan pentingnya program pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat dalam mendukung kebijakan pemerintah terhadap Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Kabupaten Kotim telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kotim Tahun 2020-2024. Salah satu komponen penting yang tertuang di dalam RAD KSB adalah 'Penguatan Data' yang menitikberatkan pada kegiatan pendataan dan pemetaan kebun sawit swadaya.

"Hasil pendataan dan pemetaan kebun sawit swadaya saat ini tentu belum mengcover seluruh kebun sawit swadaya yang ada di Kabupaten Kotim. Masih banyak kebun sawit milik masyarakat yang harus didata dan dipetakan," jelasnya.

FGD ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung program pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat di Kabupaten Kotim.(DI/OR2)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim, Sepnita, mengungkapkan bahwa YBBI akan melaksanakan kegiatan pendampingan pekebun sawit swadaya dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong praktek pengelolaan perkebunan sawit di swadaya memenuhi standar sawit berkelanjutan.

Saat ini, kegiatan tersebut difokuskan di Desa Sumber Makmur dan Desa Biru Maju Kecamatan Telawang. Dari hasil analisa awal, terindikasi luas kebun kelapa sawit swadaya di kedua desa tersebut yang berada di luar izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan besar swasta kelapa sawit tidak kurang dari 1400 hektar.

"Hasil pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit yang berada di luar kawasan hutan akan menjadi surat tanda daftar budidaya. Tujuan dari program ini adalah mendorong praktek pengelolaan perkebunan sawit swadaya memenuhi standar sawit berkelanjutan," ujarnya.

Surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STDB) diharapkan dapat membantu para kebun sawit swadaya untuk menjadi bukti administrasi legal dari usaha perkebunan yang dimilikinya. STDB juga diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu kelapa sawit karena mencantumkan posisi lahan petani, kualitas bibit yang dibudidayakan, sampai pada taksiran hasil panen kebun.

"Selain itu, STDB juga sebagai pintu masuk pemerintah dalam upaya mendorong perkebunan sawit rakyat agar berkelanjutan dan memiliki produktivitas yang lebih baik. Dengan memiliki STDB, bisa dijadikan acuan bagi perkebunan dalam menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha perkebunan," tutup Sepnita.