Audiensi pertemuan terbatas Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengatakan bahwa Pemprov Kalteng  akan memacu percepatan digitalisasi di Kalteng.

Baca juga: Pemprov Kalteng Siap Bersinergi Dengan BI, Guna Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

“Era saat ini begitu cepat berubah, dan menuntut kita untuk beradaptasi, tidak ada kata lain di era digitalisasi saat ini, berhenti terinjak, mundur hancur, maka pilihannya hanya satu yaitu harus maju,” ungkap H. Sugianto Sabran usai bertemu Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, bertempat di Lantai II Ruang Rapat Utama Menteri PANRB, Kamis (19/1).

Audiensi dan pertemuan terbatas ini dalam rangka membahas berbagai hal, utamanya dalam hal penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan masyarakat di era digital, diantaranya bagaimana menciptakan Smart Kampung yang populer dengan sebutan Desa Digital, digitalisasi pemasaran wisata dan perencanaan wisata berbasis Eco Tourism, digitalisasi UMKM, Smart City menuju Smart Province (melalui SPBE pelayanan digital semua sektor, aksesibilitas transportasi), perencanaan dan program inovasi digitalisasi bidang kesehatan, program inovasi pendidikan unggul dan moderenisasi hilirisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan.

Menurutnya, dalam menerapkan SPBE tentu kesiapan yang paling utama adalah infrastruktur teknologi yang membutuhkan biaya besar, serta penyediaan SDM yang unggul dan kompeten dalam penguasaan teknologi.

“Teknologi membutuhkan biaya besar, namun untuk meraih keuntungan yang lebih besar pula, dan dalam pelaksanaannya yang paling penting adalah sinergisitas antar sektor agar tujuan bisa tercapai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. SPBE bertujuan untuk bisa mewujudkan responsif yang cepat dari Pemerintah kepada masyarakat terutama di bidang administrasi negara.

Penerapan SPBE diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses khususnya bagi masyarakat yang menjadi objek layanan. Di samping itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.(Sur-OR1)