Kunker Komisi III DPRD Kalteng Ke Kabupaten Kotim (Foto Humas DPRD Kalteng)
Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik), agar memberikan perhatian kepada tenaga pendidik atau guru di sekolah-sekolah swasta, khususnya di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Baca juga: Dunia Pendidikan di Kalteng Jadi Perhatian Besar Pemprov
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing saat dibincangi di gedung dewan, belum lama ini.
Menurut Duwel Rawing, perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta sangat minim, terutama dari segi kesejahteraan.
“Saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rangka menyerap aspirasi dibidang pendidikan, kita berkunjung ke salah satu sekolah swasta disana, dimana para tenaga pendidik sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Ketua Komisi III yang membidangi kesejahteraan rakyat ini mengatakan, salah satu dilema yang dihadapi tenaga pendidik di sekolah swasta, yaitu penerimaan pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana saat tenaga pendidik lolos seleksi tersebut akan ditarik ke sekolah negeri dan harus meninggalkan peserta didik disekolah swasta.
“Dilema yang mereka hadapi, apabila diterima sebagai PPPK akan ditarik bekerja di sekolah negeri dan terpaksa meninggalkan peserta didik sekolah swasta. Yang artinya sekolah-sekolah swasta juga akan kehilangan tenaga guru. Sedangkan tidak semua sekolah di pelosok merupakan sekolah negeri,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota /Palangka Raya dalam keterangan tertulis Humas DPRD Kalteng, Rabu (4/8/2021).
Selain itu, Duwel berharap, agar aspirasi yang disampaikan para tenaga pendidik di sekolah swasta tersebut, bisa mendapat perhatian dari pemerintah mengingat sekolah swasta khususnya di pelosok juga menjadi ujung tombak bagi dunia pendidikan.
“Kita berharap agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sekolah negeri. Tetapi sekolah swasta juga harus diperhatian, baik dari kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik, maupun Sarana-Prasarana (Sapras) sekolah. Apalagi di pelosok yang tidak memiliki sekolah negeri,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Kalteng ini.(Redaksi)