Konten Kalteng: Membaca Tingkatkan PAD, DPRD Kotim Kunjungi Bapenda Kalteng

Tingkatkan PAD, DPRD Kotim Kunjungi Bapenda Kalteng

04-08-2023

Kepala Badan saat memaparkan strategi dan kebijakan daerah

kontenkalteng.com, Palangka Raya-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kedatangan anggota DPRD Komisi IV Kab. Kotim diterima langsung oleh Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo, di Aula OPAD Bapenda, Palangka Raya, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Komisi I DPRD Kotim, Gelar Rapat Skala Prioritas Gali Potensi PAD

Anang Dirjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah provinsi saat ini berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi darah sebagaimana tindak lanjut terbitnya undang undang No.1 tahun 2022 tentang HKPD, PP no. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD dan PP 38 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Ia menjelaskan, untuk itu diperlukan langkah strategis dengan berkoordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah teknis di lingkup Pemprov maupun dengan Pemerintah Kab/Kota. Serta dengan Instansi vertikal maupun dengan para pelaku usaha dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota. Salah satu hal penting adalah adanya mekanisme Opsen. Sebab dengan diberlakukannya sistem opsen PKB dan BBNKB sebagai pengganti mekanisme DBH pajak daerah maka dana tersebut akan langsung masuk ke RKUD masing-masing Kab/Kota.

"Tentunya kita berharap agar mekanisme opsen ini akan mempercepat realisasi penerimaan pendapatan di Kab/Kota sehingga proses pembiayaan pembangunan sarana prasarana

insfrastruktur juga bisa cepat dilaksanakan. Sinergisitas ini juga diharapkan terlaksana pada pemungutan jenis penerimaan pajak lain seperti Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maupun Pajak Rokok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi namun tetap dinikmati oleh Pemerintah Kab/Kota melalui mekanisme DBH," terang Anang.

Sebagaimana diketahui, Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/ Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kab. Kotim Abdul Kadir menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk melakukan penajaman terhadap strategi dan kebijakan daerah untuk meningkatkan PAD khususnya di wilayah Kabupaten Kotim terutama yang bersumber dari potensi kendaraan bermotor maupun sumber lainnya. Sehingga terdapat sinegisitas antara Pemprov Kalteng dengan Pemkab Kotim. Dalam kesempatan ini juga Abdul Kadir mempertanyakan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT. (OR1)

Terpopuler