Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Sunarti, memimpin kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

kontenkalteng.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (17/12/2025). Kegiatan tersebut dibuka sekaligus dipandu melalui keynote speech oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti.

Baca juga: Pemprov Kalteng Gelar FGD Dengan Tim Ahli UGM

Dalam arahannya, Sunarti menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Pengelolaan aset daerah yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan potensi kerugian daerah.

“Melalui pengelolaan aset yang transparan dan tepat guna, kita tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan mengelola Barang Milik Daerah,” tegas Sunarti.

FGD ini membahas pengelolaan Barang Milik Daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan aset daerah.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan pengelolaan aset daerah di Provinsi Kalimantan Tengah semakin tertib, efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui skema sewa dan kerja sama pemanfaatan juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi beban anggaran daerah.(SUR/OR1)